Apa itu informed consent?

Informed consent diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai persetujuan tindakan kedokteran. Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan yang lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

Bentuk nyata dari informed consent adalah formulir persetujuan yang ditandatangani. Akan tetapi informed consent bukan hanya masalah ada tidaknya tanda tangan di formulir persetujuan. Informed consent adalah bentuk partisipasi dan otonomi pasien dalam praktik kedokteran. Di Indonesia, persetujuan tindakan kedokteran diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan no 290/MENKES/PER/III/2008.

Kapan diperlukan informed consent?

Pada prinsipnya semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien memerlukan persetujuan dari pasien. Pasien yang akan menjalani tindakan kedokteran berisiko tinggi harus memberikan persetujuan secara tertulis di formulir khusus. Di luar tindakan kedokteran yang berisiko tinggi, informed consent cukup diberikan pasien secara lisan (ucapan setuju) atau bahasa tubuh (gerakan menganggukkan kepala). Dalam keadaan gawat darurat untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan, tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran. Segera setelah dokter melakukan tindakan dalam rangka penyelamatan jiwa pasien, dokter tersebut harus memberikan penjelasan kepada pasien atau keluarga pasien.

Apa syarat informed consent yang valid?

Ada tiga komponen, yaitu:

  1. Disclosure: dokter harus memberikan penjelasan (informasi) terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan kedokteran sehingga pasien dapat memahami tindakan apa yang akan dilakukan beserta risikonya dan pada akhirnya pasien dapat memutuskan untuk menjalani suatu prosedur atau menolaknya. Dalam hal ini dokter harus memberikan penjelasan yang dapat dimengerti oleh pasien. Apabila pasien tidak sadar atau masih anak-anak, maka penjelasan diberikan kepada keluarga terdekat atau yang mengantar. Penjelasan tentang tindakan kedokteran mencakup: diagnosis dan tata cara tindakan; tujuan tindakan; alternatif tindakan lain dan risikonya; risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; prognosis; perkiraan pembiayaan. Penjelasan yang sudah diberikan dicatat dan didokumentasikan dalam berkas rekam medis (tanggal, jam, nama, tanda tangan pemberi penjelasan dan penerima penjelasan).
  2. Capacity: kemampuan pasien untuk memahami penjelasan dokter dan membuat keputusan. Persetujuan hanya diberikan oleh pasien yang kompeten. Pasien yang kompeten menurut peraturan di Indonesia adalah pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan perundang-undangan atau telah/pernah menikah, tidak terganggu kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar, tidak mengalami kemunduran perkembangan (retardasi) mental dan tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat keputusan secara bebas. Apabila pasien tidak kompeten, maka persetujuan diberikan oleh keluarga terdekat dengan urutan sebagai berikut: 1) suami atau istri; 2) ayah atau ibu; 3) anak kandung; 4) saudara kandung; 5) wali/penjamin. Mereka yang menggantikan pasien dalam memberi persetujuan tentunya harus sudah mendapat penjelasan (disclosure) dari dokter.
  3. Voluntariness: pasien memberikan persetujuan secara sukarela, bebas, tanpa paksaan/manipulasi/pengaruh dari luar.

Apa yang terjadi kalau pasien menolak memberikan informed consent atau membatalkan informed consent?

Penolakan tindakan kedokteran dapat dilakukan pasien dan/atau keluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan. Pernyataan penolakan tersebut harus berupa bukti tertulis dan akibat penolakan tindakan kedokteran menjadi tanggung jawab pasien. Penolakan informed consent tidak memutuskan hubungan dokter pasien. Apabila pasien atau keluarga ragu-ragu, dokter dapat meminta persetujuan ulang.

Persetujuan tindakan kedokteran dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh yang memberi persetujuan sebelum dimulai tindakan. Pemberian persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapuskan tanggung gugat hukum jika terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian pada pasien.

(Dan)

Sumber:

  1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran
Share artikel ini: